Keputusan KPU Republik Indonesia

  1. KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/Kpts/Setjen/TAHUN 2017
    TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 53/KPTS/SETJEN/TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
  2. KEPUTUSANK KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIKI NDONESIA NOMOR 28/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 34/KPTS/KPU/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKANT INGGI PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
  3. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 33/KPTS/KPU/TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2017
  4. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESOA PERIODE 2017-2022
  5. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 TENTANG STANDAR KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
  6. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81/Kpts/KPU /TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO MOR 44 /Kpts/KPU /TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN DALAM RANGKA KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
  7. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 100/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
  8. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 101/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
  9. KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
  10. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 135/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN 2017 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2017
  11. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 TENTANG JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN SERTA JUMLAH PENDUDUK SETIAP KABUPATEN/KOTA DI SETIAP PROVINSI
  12. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
  13. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA
  14. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA